Mahfud MD: Jokowi Berani karena Tak Tersandera

Jokowi

Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika pemimpin terpilih dengan cara yang bersih. Tidak lahir dari politik transaksional yang akan menyanderanya.

Menurut Mahfud, fenomena Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, yang terpilih dalam Pilkada 2012 lalu, menjadi cermin bahwa dengan modal keberanian yang dimilikinya, Jokowi bisa melakukan programnya dengan baik karena tak tersandera dengan siapa atau kelompok mana pun.  “Kenapa Jokowi berani? Karena dia tak tersandera,” kata Mahfud, di Jakarta, Kamis lalu.

“Jokowi adalah bagian dari sedikit pemimpin yang ingin membersihkan dan memperbaiki keadaan. Yang sedikit ini menginspirasi saya. Menawarkan diri ingin membersihkan dan memperbaiki keadaan. Fenomena Jokowi juga menunjukkan bahwa tanpa modal yang kuat, juga bisa,” papar Mahfud.

Dalam pengamatannya, selama proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, tak ada deal-deal politik tertentu yang membelenggu Jokowi. Hal inilah yang membuat Jokowi berani bekerja menciptakan perubahan meski skalanya hanya sebatas di Ibu Kota.

“Nah saya kira seperti itu (bersih, tak tersandera), ke tingkat nasional juga seharusnya seperti itu,” ujar Mahfud.

Mahfud menekankan, keinginannya maju sebagai calon presiden akan dilakukan dengan cara-cara yang bersih dan tanpa politik transaksional. Dia juga menyaring secara ketat pihak-pihak yang akan memberikan sumbangan untuk pencalonannya. Syarat utamanya, pemberi sumbangan tak pernah berperkara hukum dan tak pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi.

“Politik transaksional ini yang membelenggu, tersandera. Maka dari itu saya menawarkan diri dengan cara bersih agar tidak disandera,” katanya.

Dana Sitaan Korupsi untuk Bangun Perumahan Rakyat

Mahfud MD telah mempunyai strategi permukiman khusus untuk mengatasi kekurangan hunian nasional sebanyak 15,6 juta unit. Strategi tersebut berupa penggunaan dana sitaan hasil korupsi yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan permukiman.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini, menjelaskan seputar permasalahan krusial di sektor perumahan. Selain penegakan hukum (regulasi permukiman), masalah besar yang dihadapi adalah pendanaan.

Menurutnya, backlog (angka kekurangan) perumahan sebanyak 15 juta unit dapat diatasi, jika dana-dana yang mengendap secara ilegal yang telah dan tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di departemen-departemen tertentu dialihkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

“Bekerjasama dengan KPK, saya sudah memetakan asal dana-dana tersebut. Dari analisa APBN 2013, saya akan memotong anggaran untuk alokasi tertentu, tanpa mengurangi substansi, akan dialihkan untuk pembangunan permukiman,” ujarnya.

Studi mengenai dana korupsi yang berpotensi dapat membiayai pembangunan permukiman, menghasilkan hitungan-hitungan logis. Menurut Mahfud, dari sejumlah dana yang terkumpul tadi, akan terbangun sekitar 4 juta unit per tahun.

“Jelas, ini menghemat APBN. Cepat dan mudah sehingga kekurangan rumah belasan juta unit itu dapat diatasi,” imbuhnya.

Mahfud MD mengklaim bersedia maju sebagai calon presiden alternatif untuk mempebaiki keadaan, bukan memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu, hingga hari ini ia belum menerima pinangan dari partai mana pun sebagai kendaraan politiknya. (kompas)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 21/09/2013, in Berita and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: