Mahfud MD – Perpajakan Harus Dikuatkan Bukannya Diserang

Mahfud MD

Direktorat Jenderal Pajak masih berupaya membenahi diri dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Mulai dari teknologi informasi, pelayanan, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Soal penegakan hukum kepada wajib pajak, Ditjen Pajak bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan pajak.  

Namun bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak di mata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD?

“Dalam 23 tahun terakhir ini saya sudah melihat kesungguhan Ditjen Pajak untuk membersihkan dirinya sendiri dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya konkret,” kata Mahfud MD .

Mahfud MD sebenarnya tidak begitu tahu persis soal kasus-kasus konkret mengenai penegakan hukum yang dialami Ditjen Pajak. Bagi Mahfud, penegakan hukum terdiri dari dua hal, yakni penegakan hukum dalam arti pelaksanaan peraturan sehari-hari oleh birokrasi dan penegakan hukum dalam arti penyelesaian di pengadilan jika ada pelanggaran.

“Saya melihat ada beberapa hal yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran sebagai kasus perpajakan. Yang itu justru muncul dari dalam birokrasinya,” ujarnya.

Mungkin yang sangat terkesan di hati masyarakat adalah pelanggaran-pelanggaran yang terkait orang dalam yang kemudian melakukan penyalahgunaan tugas-tugas birokratisnya. Yang harus diantisipasi ke depan adalah bagaimana agar hal-hal yang dilakukan oknum-oknum Ditjen Pajak tersebut tidak akan muncul lagi.

“Tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini, bahwa dunia perpajakan itu harus dikuatkan bukan karena timbul kasus lalu diserang habis-habisan dan nggak ada alternatif,” jelasnya.

Negara dimana pun harus punya instrumen penegakan hukum. Dan masyarakat Indonesia juga harus berbaik sangka. Mungkin terhadap Ditjen Pajak memang ada masalah, tetapi masyarakat harus melihat hal itu merupakan akumulasi masalah lama ketika zaman orde baru sangat sentralistis dan sulit ditembus oleh kontrol-kontrol yang objektif.

“Menurut saya dukungan selama ini sudah diberikan oleh KPK. Saya kira kita juga harus terbuka terhadap LSM dan pers, biar semuanya serba merasa terawasi dengan benar, tanpa harus mengekang tugas-tugasnya,” imbuhnya.

Mahfud meyakini pengawasan internal sudah berjalan baik dan di dalam internal pajak ini pun masih banyak orang-orang baik.

“Seperti yang saya baca bukunya yang diterbitkan oleh orang pajak. Banyak yang idealis tidak banyak diangkat jadi kesannya jelek. Nadinya bangsa kita ya pajak itu,” tandasnya.

Pembiayaan Negara 70% dari pajak

Dalam meningkatkan pembangunan, Ibukota Jakarta tentu membutuhkan anggaran yang besar. Tak dipungkiri, jika anggaran dalam pembangunan Ibukota juga berasal dari pajak. Bahkan anggaran dari pajak itu mencapai 70 %.

“Selalu kita sampaikan bahwa penerimaan anggaran kita dari pajak, 70 %. Kemudian sangat ketergantungan sekali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita pada pajak dan saya kira kalau distribusi penerimaan dari pajak ini benar, akan bisa mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke yang tidak mampu,” kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, jika penerimaan negara bertambah baik lewat ekstensifikasi maupun intensifikasi, maka percepatan pembangunan terutama infrastruktur dan yang lain yang dibutuhkan rakyat akan bisa tercapai lebih cepat dan lebih baik lagi.

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan, Jokowi mengusulkan agar sosialisasi bisa dilakukan dengan gambar-gambar. Misal menjelaskan kepada masyarakat kalau ada sebuah jembatan dan jembatan ini pembuatannya dananya berasal dari sektor pajak.

“Yang simpel-simpel saja. Jalan jadi mulus dari mana duitnya, dari pajak. Subsidi pendidikan, kesehatan dari mana, dari pajak juga,” ujarnya.

Jika tidak dilaksanakan seperti itu, maka masyarakat tidak akan mengerti dari mana sebenarnya dan ke mana APBN itu diturunkan. “Banyak orang yang belum tahu 70 persen APBN kita dari penerimaan pajak,” ungkapnya.

Hampir sama dengan Jokowi, Mahfud MD mengatakan Ditjen pajak sudah mulai berbenah diri dan melakukan penegakan hukum dengan kesungguhan dan integritas yang tinggi dalam mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun Mahfud berharap Ditjen Pajak yang sempat diterpa beberapa kasus yang berpotensi memperburuk citra, tidak akan mengendurkan semangat para pegawai pajak untuk terus mengabdi pada negara. Sebab Ia meyakini lebih banyak pegawai pajak yang bekerja dengan kejujuran, dan integritas yang tinggi daripada yang melakukan penyelewengan. (merdeka)

Dukungan Jokowi, dan Mahfud MD kepada Ditjen Pajak

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 28/09/2013, in Berita, Video and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: