Mahfud MD – Hukum Harus Jadi Panglima

Mahfud MD - hukum jadi panglima

Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) digadang-gadang sebagai calon presiden yang diperhitungkan untuk Pemilu 2014. Dia berpesan, siapa pun presiden terpilih nanti harus menjadikan hukum sebagai panglimanya

“Siapa pun jadi presiden harus mengutamakan dan menjadikan hukum sebagai panglima. Persoalan ekonomi, sosial, lebih teknis lagi di pendidikan dan kesehatan sudah ada anggarannya. Kalau hukum ditegakkan semua persoalan berkurang,” kata Mahfud dalam diskusi hukum di LIPI, Jakarta, Senin.

Menurut Mahfud, tidak selamanya hukum yang tertulis itu harus diikuti, apalagi tidak bermanfaat. Makanya butuh hukum progresif yang bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karena hukum ada dapat menjaga keinginan dan kepentingan masyarakat terlindungi.

Mahfud MD mencontohkan, Presiden ke-1 RI, Soekarno adalah orang yang bisa menjadikan hukum sebagai panglima. Itu dilakukan Bung Karno sebelum memasuki tahun 1957. “Bung Karno adalah contoh penegak hukum, tapi tidak harus menjadi penegak hukum dan ahli hukum,” kata Mahfud.

Kalaupun nanti dirinya terpilih, semua pikiran-pikiran hukum yang dikemukakannya selama ini, bahkan saat dirinya menjadi orang nomor satu di MK, akan dibawa dan diterapkannya.

Masih kata Mahfud, hukum yang bertabrakan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus dibatalkan. Maka waktu itu MK membuat keputusan besar dengan membatalkan BP Migas, yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sekarang ini hukum tidak tegak karena terjadi saling mengunci seperti bola salju. Saya curang, anda curang, saya ikut pasti kalah, curang semua. Makanya, sekarang itu yang penting, bagaimana munculnya pemimpin yang lepas dari sandera kepentingan,” katanya.  (tribunews)

Penegak Hukum Gagal, Orang Tak Percaya Hukum

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami disorientasi hukum. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus-kasus hukum yang penuh dengan muatan politis. Hukum saat ini banyak dihasilkan dengan rekayasa undang-undang dan rekayasa para hakim.

“Kita negara hukum, keadilan itu bisa ditemukan dengan kreativitas undang-undang dan hakim. Penegakan hukum sekarang masih gagal,” kata Mahfud MD.

Penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menegakkan hukum sehingga membuat hukum di Indonesia semakin tidak jelas. “Sekarang kita sedang disorientasi dalam penegakan hukum, hukum sekarang nggak jelas, suatu kasus itu dibiarkan. Kasus itu sama, tapi subjeknya beda, tetapi ditegakkan, arahnya (hukum) juga enggak jelas,” ujarnya.

Dengan banyaknya ketidak jelasan penegakan hukum yang marak terjadi, lanjutnya, membuat masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus hukum yang diperjualbelikan oleh penegak hukum.

“Sekarang orang sudah distrust terhadap hukum, sekarang orang cukup cari pengacara yang pintar melobi, bukan lagi pengaraca yang pintar,” tegas Mahfud MD.

Hukum Sudah Menjadi Industri

Mahfud MD juga membeberkan proses kerja mafia hukum di Indonesia. Akibat mafia hukum, saat ini hukum sudah menjadi industri. Sehingga membuat masyarakat jenuh karena hukum sudah menjauhi fungsi yang sebenarnya.

“Hukum itu sekarang jadi industri, sekarang orang sudah distrust, ini menimbulkan gejala, yaitu pembangkangan yang hampir terjadi dimana-mana,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, sekarang banyak praktek jual beli kasus dalam perkara hukum. Cara kerjanya pun dibeberkan oleh calon Presiden ini. Dia mengambil contoh kasus seperti yang terjadi dalam kasus suap pajak Gayus Tambunan.

“Kasus gayus bermain bersama empat penegak hukum, itu hukumnya berat penegakan pajak itu. Begitu diproses, polisi dikerjain, agar kasus penggelapan pajak jadi pemalsuan dokumen. Seharusnya hukumannya berat, polisinya dibayar agar lancar, Jaksanya dibayar, Sirus Sinaga. Setelah jadi, Hakimnya juga dibayar lagi, seharusnya hukumannya 20 tahun jadinya 7 bulan,” terang Mahfud mencontohkan.

Dari rangkaian itulah, Mahfud menilai banyak masyarakat yang jenuh dengan kondisi hukum kita. Tapi kondisi ini bisa membahayakan bagi bangsa Indonesia.

“Itulah formalitas hukum, bisa dibeli, sehingga banyak orang jenuh, dan membangkang. Apabila pembangkangan hukum terus terjadi, dikhawatirkan dapat membuat negara Indonesia hancur,” tandasnya. (inilah)

Presiden Wajib dalam Penegakan Hukum

Ada pula sejumlah menteri yang tidak mengundurkan diri atau dipecat oleh Presiden meski diduga terlibat dalam suatu kasus korupsi. Menurut Mahfud, seharusnya para pejabat negara lebih tahu diri dengan meletakkan jabatannya saat tersandung kasus tertentu.

Untuk urusan ini, Mahfud mengaku sempat mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang keliru membuat pakta integritas untuk menteri yang tersandung persoalan hukum agar mengundurkan diri. Semestinya, Presiden langsung memecat menteri yang tersandung masalah hukum.

“Moral dan etika sudah tercerabut dari hukum. Seharusnya, Presiden wajib ikut campur dalam penegakan hukum, jangan disorientasi, kadang diarahkan, kadang bilang tidak ikut campur,” tandasnya. (kompas)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 01/10/2013, in Berita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: