MMD Initiative Buka Posko Pengaduan Konstitusi

Mahfud MD - MMD InitiativeMohammad Mahfud MD membentuk lembaga MMD Initiative sebagai Posko Pengaduan Konstitusi untuk menampung keluhan soal putusan MK. MMD Initiative hanya sekadar membantu masyarakat yang ingin mengadu soal putusan MK. Jadi tidak akan mengambil alih lembaga lain atau bahkan fungsi negara.

“Posko ini untuk menampung keluhan masyarakat soal putusan MK yang dianggap merugikan masyarakat. Banyak orang yang tidak tahu harus mengadu ke mana,” kata Mahfud MD di rumahnya, Sambilegi Baru Lor No 61 Rt 01 Rw 53 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu lalu.

Menurut Mahfud, jika dalam aduannya ditemukan tindak pidana, maka MMD Initiative akan membantu membawanya kepada KPK atau pihak lain yang berwenang. Namun jika tidak ada perkara pidana, tapi masalah etika, akan dilanjutkan ke MK.

“Tindak pidana bisa kasus kapan saja, karena masa kedaluwarsanya panjang. Jadi bisa kasus saat masa Jimly Asshiddiqie sampai sekarang. Tapi kalau kasus etika, khusus untuk hakim yang saat ini saja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Soal etika, Mahfud MD akan bekerjasama dengan pihak akademis dari beberapa fakultas hukum di Indonesia yang akan dimintai pertimbangan hukum soal etika hakim.

Meski tak serta merta memperkirakan akan banyak orang yang mengadu ke lembaga itu, Mahfud yakin akan dapat membatu pihak-pihak yang merasa pernah dirugikan oleh putusan MK.

“Saya belum tahu juga apakah akan ada banyak yang mengadu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat setiap pihak yang kalah pilkada langsung menunjukkan diri bahwa mereka merasa tidak mendapat keadilan,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa pihak yang mengadu, harus terlebih dahulu mengantongi bukti permulaan yang cukup terhadap kasusnya. Jadi siapa yang diduga menyuap dan memeras harus jelas.

“Jadi nanti kalau ada temuan indikasi seorang menyuap atau memeras, ia akan dapat dikenai sanksi,” katanya.

Mahfud mengakui, meski pun telah mengadukan soal putusan MK, namun putusan MK tidak akan dapat berubah. Menurutnya, putusan yang sudah inkrach, di negara manapun tak akan bisa diubah.

“Tapi kan bisa menghukum pelaku yang melanggar hukum. Bisa hakimnya, paniteranya, penyuapnya, dan lain-lain. Kalau soal perdata, bisa juga minta ganti rugi,” terangnya.

Untuk mengadu ke MMD Initiative, seseorang tak harus datang ke kantornya di Jakarta. Tapi bisa juga mengirimkan aduan melalui faksimile, dengan catatan melampirkan bukti awal yang cukup.

Posko Pengaduan Konstitusi diketuai Sholeh Amin dan dibantu Ary Yusuf Amir. Dan dibuka mulai hari Senin (21/10) mendatang di kantor MMD Initiative, Jalan Dempo No 3 Matraman Dalam, Jakarta Pusat. (tribun)

 

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 17/10/2013, in Berita and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: