Berantas Korupsi dengan Undang-undang Pembuktian Terbalik

Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-5

Korupsi merupakan masalah terbesar bangsa Indonesia yang tersebar di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mohammad Mahfud MD menegaskan, salah satu upaya pemberantasan korupsi ialah pemberlakuan Undang-undang Pembuktian Terbalik terhadap semua mantan pejabat negara. 

“Undang-undang seperti itu sudah pernah dirancang menjelang jatuhnya Gus Dur. Sudah digarap di Departemen Kehakiman. Begitu Gus Dur jatuh, terjadi perdebatan di Departemen Kehakiman itu sendiri,” kata Mahfud MD dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-5 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis lalu.

Mahfud MD menjelaskan, jika UU Pembuktian Terbalik diterapkan, maka seorang pejabat negara harus mampu membuktikan seluruh harta kekayaannya setelah tidak menjabat.

“Pejabat dengan gaji sebulan Rp 25 juta, setelah lima tahun selesai hartanya lebih dari Rp 25 juta dikali lima tahun, maka kelebihannya harus dianggap korupsi,” kata Mahfud MD.

Ia melanjutkan, pejabat itu kemudian diberi waktu dua bulan untuk membuktikan bahwa kelebihan harta itu bersih. Apakah dari usaha atau dari warisan. “Jika tidak ada sumber itu, ya berarti korupsi,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Indonesia, lanjutnya, dapat meniru Undang-undang Pembuktian Terbalik yang terdapat di Malaysia dengan memodifikasinya.

Sejalan dengan pemikiran Mahfud MD, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mendukung pemberlakuan UU Pembuktian Terbalik sebagai langkah pemberantasan korupsi. “Tentu ada konsekuensi pada perubahan undang-undang yang sudah ada terkait dengan itu,” kata Din Syamsuddin.

Undang-undang Pembuktian Terbalik itu, menurut Din, diharapkan mampu mengatasi korupsi sebagai masalah besar bangsa yang terdapat di tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Akil Mochtar Diputuskan MKH-MK Pekan Depan

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan memvonis Ketua MK non-aktif Akil Mochtar pada pekan depan, setelah berkas-berkas yang diterima majelis lengkap.

“Karena sebenarnya bahan-bahan sudah hampir lengkap, nanti malam akan ada lagi, besok malam ada lagi,” kata Anggota Majelis Kehormatan MK, Mahfud MD, selepas silaturahmi tokoh bangsa Ke-5 di Jakarta.

Mahfud MD mengatakan, MKH telah mengirim surat permintaan pemeriksaan Akil Mochtar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Apakah boleh diperiksa terbuka di Gedung MK dengan dikawal oleh KPK atau kami yang harus ke KPK, itu kewenangan KPK,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan sidang kode etik yang digelar MKH merupakan sidang terbuka sebagaimana perintah undang-undang kecuali dalam keadaan tertentu.

Dalam keadaan tertentu itu, kalau menyangkut kasus Akil yaitu apakah diizinkan oleh KPK untuk diperiksa secara terbuka atau tidak. “Kalau KPK tidak boleh, kami tidak boleh mengganggu proses hukum,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, MKH juga akan memeriksa sopir Akil, Daryono, meskipun tidak dapat ditindak oleh Majelis Kehormatan Hakim. “Tapi sekurang-kurangnya untuk melacak, tindak pidananya kan sudah ketemu, sudah diperiksa oleh KPK,” katanya (antara)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 18/10/2013, in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: