Perppu MK – Gerakan Deparpolisasi dan Cacat Fatal

MK sidang

Kasus suap yang menjerat Akil Mochtar tidak bisa dipukul rata sebagai akibat dari adanya perwakilan partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK). Buktinya Mahfud MD mantan Ketua MK yang kader PKB bisa bekerja secara profesional, bersih dan bagus.

“Buktinya Mahfud MD dari parpol (PKB) bersih dan bagus. Dia (Mahfud) orang parpol yang sukses dan kredibel memimpin MK. Tidak bisa semua dipukul rata, karena belum tentu juga orang non parpol bersih dan tidak korupsi, begitu pun orang parpol belum tentu bersih,” ujar Marwan Jafar, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan, Minggu lalu.

Adanya pihak yang mengaitkan adanya campur tangan partai politik di kasus suap Akil Mochtar ditengarai sebagai upaya, atau agenda-agenda tertentu orang-orang non parpol yang ingin menguasai MK. Untuk itu, yang paling penting harus dilakukan parpol adalah menghadapi ancaman deparpolisasi.

“AM (Akil Mochtar) kan hanya pribadi, dan sudah lama keluar dari parpol sejak jadi hakim MK. Kok ini parpolnya yang dipojokkan, dicaci maki dan dihina. Memang betul ada gerakan deparpolisasi yang menjadi musuh bersama. Kita harus lawan adanya ancaman demokrasi, karena demokrasi melalui parpol,” kata Marwan.

Terkait Perppu MK, Marwan menjelaskan tidak logis dan telah melanggar konstitusi. Sebab, Perppu tersebut ada upaya deparpolisasi.

Perppu MK itu mencakup 3 substansi penting, yakni penambahan persyaratan menjadi hakim MK. Perppu MK itu memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan calon hakim MK serta perbaikan sistem pengawasan kinerja hakim MK.

Dalam poin persyaratan menjadi hakim MK, di dalam Perpu ini presiden menambahkan klausul persyaratan hakim MK, dengan ketentuan tidak menjadi anggota partai politik sedikitnya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Perppu Penyelamatan MK Cacat Fatal

Trimedya Pandjaitan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, menolak keras Perpu penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal. Cacat fundamental yang terdapat dalam Perpu MK ini terletak pada poin (b) Perpu tersebut. Dijelaskan bahwa Perpu tersebut dibuat untuk menyelamatkan MK dari kepribadian hakim MK yang tercela.

“Ini pertimbangan fatal. Satu hakim yang berbuat, semua dianggap tercela. Ini kesalahan fundamental dari Perpu ini, dan ini cacat ketatanegaraan. Masa satu orang yaitu Pak Akil Mochtar, maka delapan hakim lainnya disebut tercela,” kata Trimedya.

Adapun bunyi poin (b) dari Perpu No 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut politisi PDIP ini, Perpu ini telah menggeneralisir sifat dari hakim-hakim konstitusi selain Akil Mochtar. Semua hakim konstitusi dinilai sama tercelanya dengan Akil. Untuk itu, Perpu ini, menurutnya, sebaiknya ditarik saja jika tak ingin ditolak DPR.

“Menurut saya sebaiknya ditarik saja Perppu ini sebelum dikirim ke DPR, karena ini sangat mendasar dan menjadi alasan kuat bagi DPR nanti untuk menolak Perpu ini,” sarannya.

Perpu MK Salahi Aturan dan Tidak Perlu

Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi(MK) menyalahi aturan dan tidak perlu.

Pasalnya, Perppu MK ini sepatutnya tetap dibuat dalam koridor penghormatan prinsip keterpisahan kekuasaan antara leg-eks-yudikatif. Maka sebaiknya perppu hanya dibuat dalam situasi mendesak, sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan. Bukan isu yang menyebabkan tata negara dicederai. Misalnya wewenang yudikatif dan legislatif yang diserobot eksekutif.

Selain itu, soal pemilihan hakim sudah diatur dalam konstitusi pasal 24C ayat 6. Yakni pengangkatan, dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan UU.

“Jadi menurutku perppu sepatutnya ditolak DPR karena isinya tidak sesuai UUD dan situasi emergency tidak berdasar mengingat kasus sudah ditangani secara hukum yakni KPK. Jadi tidak perlu penyelesaian politik,” tegas Eva, Minggu.

Perppu ini juga mengatur pemilihan hakim (pembentukan tim penilai) terhadap usulan Mahkamah Agung (MA)-Presiden-DPR. Ini potensi buruk yang mengganggu otoritas masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Keberadaan Tim panel yang punya kekuasaan menilai lembaga-lembaga tinggi ini tidak bisa dibenarkan, karena potensi mengganggu praktek ketata negaraan. Sepatutnya tim panel bekerja sebelum pengambilan keputusan oleh DPR, MA, Presiden sebagaimana praktek timsel untuk hakim MA selama ini.

“Sejak revisi UUD, keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara setara, tidak ada yang lebih tinggi apalagi jika tim panel dibentuk tanpa melalui proses demokratis, melibatkan rakyat secara langsung. Bagaimana mau ‘menilai’ putusan politik DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,” jelasnya. (antara)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 20/10/2013, in Berita and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: