Mahfud MD – Perppu Soal Korupsi Lebih Darurat

Mahfud MD - Perppu MK tidak urgen

Mohammad Mahfud MD berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang korupsi lebih mendesak dibanding Perppu Nomor 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah.

“Saya pikir Perppu tentang MK belum ‘urgent’ untuk saat ini. Justru yang dibutuhkan untuk waktu sekarang adalah Perppu tentang korupsi,” kata Mahfud MD di Posko Pengaduan Konstitusi, Jakarta, Senin.

Perppu tentang korupsi itu diperlukan untuk memberantas korupsi yang terjadi di setiap lembaga negara.

“Keadaan negara genting itu sejatinya bukan karena ada hakim yang tidak memiliki integritas moral. Jika Perppu itu dikeluarkan karena alasan korupsi di tubuh MK, tentu nantinya harus ada Perppu lain yang mengatur untuk setiap lembaga negara, agar korupsi dapat diberantas,” kata Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dia mencontohkan salah satunya adalah Perppu tentang Kementerian. Juga Perppu tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), karena banyak anggota dewan yang terjerat kasus korupsi.

“Salah satunya Perppu untuk kementerian, karena di sana ada menteri yang tidak berintegritas. Atau kalau perlu ya Perppu eksekutif karena di sana koruptornya lebih banyak. Kemudian Perppu MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) itu harus dikeluarkan, karena koruptor seperti Akil Mokhtar itu banyak di legislatif. Kenapa tidak keluar Perppu seperti itu?” kata Mahfud mempertanyakan.

Selain itu Presiden juga harus segera membuat perppu tentang Parpol, karena ada presiden parpol yang korupsi.

“Bisa juga Perppu tentang partai politik, karena telah ada ketua partai yang tersangkut kasus korupsi,” kata Mahfud MD.

Perppu Tidak Genting Lagi

Mahfud MD menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak genting lagi jika ditujukan untuk memperbaiki kondisi MK saat ini.

“Dikeluarkannya Perppu untuk saat ini sudah tidak `urgent` lagi, sudah tidak genting lagi,” katanya menjelang seminar nasional Sespimti Polri, di Jakarta, Senin.

MK diminta untuk membatalkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK agar kinerja hakim konstitusi dalam lembaga peradilan tertinggi tersebut kembali diawasi oleh Komisi Yudisial.

Sebelumnya fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, namun kewenangan tersebut dibatalkan MK pada 2006 melalui uji materi.

Mahfud MD menilai Perpu tersebut diperlukan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek.  “Kegentingan itu sekarang menjadi tidak relevan karena isinya untuk perbaikan jangka panjang, bukan untuk perbaikan dalam keadaan genting,” tukasnya.

Ia juga berpendapat Perppu tersebut tidak sesuai apabila ditujukan untuk memperbaiki integritas hakim. “Kalau hanya integritas seorang hakim lalu menimbulkan Perppu, maka semestinya semua lembaga negara dikeluarkan Perppu seperti di kementerian kalau dilihat dari integritasnya, kenapa kok hanya MK yang dikeluarkan Perppu,” ucapnya.

Namun, dia mengaku setuju terkait isi dari Perppu tersebut yang akan dibawa ke DPR, baik untuk disahkan atau pun ditolak. “Ini bukan masalah substansi, tetapi masalah prosedural, isinya saya setujui,” tutur Mahfud MD. (antara)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 21/10/2013, in Berita and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 5 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: