Mahfud MD – Birokrasi dan DPR itu Sumber Korupsi

Mahfud MD - korupsi ada dimana-mana

Mohammad Mahfud MD menilai bahwa perilaku korup di Indonesia sudah menjalar ke berbagai bidang, terutama di di birokrasi dan DPR. Pengadilan pun seolah sudah tak berdaya menangani kasus korupsi. Maka perlu perbaikan sistem secara menyeluruh untuk memberantas korupsi.

“Kemungkinan sistem kita perlu diperbaiki. Korupsi sumbernya di birokrasi dan DPR. Menentukan anggaran di DPR sampai satuan tiga. Korupsi yang tadinya terjadi di hilir, sekarang sudah main di hulu. Menentukan jenis anggaran, sudah ada tawar menawar,” kata Mahfud, di Jakarta, Rabu lalu.

Berdasar pada fenomena tersebut, Mahfud menegaskan bahwa sistem peradilan membutuhkan perbaikan secara signifikan.

“Perlu adanya aturan yang tegas dalam memberantasnya. Selain itu, leadership dalam menjalankan kepemimpinan juga menjadi hal penting untuk keteladanan bagi masyarakat,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Konsep JK Berantas Korupsi

Maraknya kasus korupsi yang terkuak, menjadi tantangan tersendiri bagi para calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2014. Jusuf Kalla, yang akan dipinang PKB sebagai calon presiden, mempunyai kiat tersendiri untuk memberantas korupsi yang telah mengakar.

“Harus mengetahui sebabnya dulu dan menghentikan sebab itu tentu. Pertama, perbaiki sistem. Kemudian ada penegak hukum yang tegas,” ungkap JK di Jakarta Barat, Rabu lalu.

Saat ini ada keresahan pada masyarakat akan kasus korupsi. Karenanya, JK menegaskan perlunya keteladanan dari seorang pemimpin pada rakyatnya.

“Selain itu, perlu adanya sistem transparan serta kesadaran masyarakat untuk mengurai kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

Terkait dengan “Demokratisasi Korupsi” yang sudah menjalar hingga pimpinan terbawah, seperti apa yang dilakukan oleh Lurah Ceger dan Lurah Pulogadung, Jakarta Timur, belum lama ini, JK memandangnya karena telah terbaginya kewenangan untuk menentukan anggaran. Tak seperti era orde baru yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Teorinya sederhana. Setelah zaman reformasi, power itu terbagi. Orba power di satu tangan. Sekarang ada otonomi yang membagi kewenangan pada tiga lembaga,” kata JK.

Ke tiga lembaga itu, adalah DPR, pemerintah pusat serta pemerintah daerah. “Dengan begitu, maka peluang untuk melakuakan penyelewengan anggaran, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab,” tutupnya.

Gara-Gara Korupsi Pengangguran Bertambah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai roadmap pemberantasan korupsi sepanjang 2011-2025. Ketua KPK Abraham Samad mencatat sedikitnya ada tiga masalah yang menjadi sasaran utama KPK.

“Pertama, kedaulatan dan ketahanan pangan, yaitu di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena hampir 75 hingga 80 persen penduduk Indonesia mengandalkan pertanian, peternakan, dan perikanan,” kata Samad di depan ribuan buruh dalam ‘Dialog Kebangsaan‘ yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Dia menjelaskan, ketahanan pangan Indonesia sangat luar biasa. Namun, ada segelintir oknum yang sengaja terus melakukan impor atas kebutuhan pangan tersebut. KPK juga mempunyai prioritas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di ranah sumber daya energi dan mineral nyatanya sangat tinggi.

“Kemudian, sektor kedua, sumber daya energi dan mineral. Dari Sabang sampai Merauke kekayaan Indonesia luar biasa, tapi hanya dinikmati segelintir orang. KPK berkonsentrasi terhadap ketahanan sumber daya energi dan mineral,” katanya.

Selain itu, masalah terakhir adalah pengelolaan pendapatan pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bersumber utama dari pajak.

“Lalu, sektor revenue, pendapatan kita. APBN kita mencapai Rp1.700 triliun, dan 78 persen APBN bersumber dari pajak. Tapi pajak tidak bisa dioptimalisasi karena ada kebocoran yang luar biasa,” tegas Samad.

Samad menilai korupsi di Indonesia untuk sektor sumber daya energi dan mineral sangat luar biasa dan bersifat masif. Bahkan, dia mengatakan sudah tidak ada tempat lagi di negeri ini yang tidak terkena penyakit korupsi.

“Tanpa menghilangkan korupsi, kita tidak bisa berharap kemiskinan menurun, tapi yang terjadi akan tambah tahun ke tahun, pengangguran juga,” jelasnya.

Karena itulah seluruh elemen masyarakat harus memerangi penyakit korupsi.  “Kita lihat fakta kita, kita akan prihatin. Negara kaya masih diderai kemiskinan. Karena itu, kita harus bersama-bersama memerangi penyakit yang namanya korupsi,” kata Samad.

Dia juga membeberkan data yang dimiliki KPK. Soal angka kemiskinan, di Indonesia ada 29,3 juta jiwa atau 11 persen yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Belum lagi pengangguran yang memprihatinkan, ada 7,6 juta orang. Yang memprihatinkan lagi, utang luar negeri kita mencapai Rp1.937 triliun,” tuturnya. (oke)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 31/10/2013, in Berita and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 Komentar.

  1. ahmadnoormuhammad2013

    begini yang mulia terhormat bapak abraham shomad selaku ketua kpk indonesia yang budiman .untuk urusan bapak budiono sebaiknya tidak usah perlu di bahas , semuanya akibat kesalahan dan goncangan yang di sebabkan berakhirnya perjanjian sewa colateral pencetakan mata uang seluruh negara di dunia dari tahun 1908 hingga 2008, dan itu bukan kesalahan bapak budiono maupun ibu srimulyani namun kesalahan sebuah sistem global dunia yang mempengaruhi seluruh mata uang di penjuru negara di dunia .saran terbaik lebih baik dana hasil sitaan kpk tersebut di bagikan untuk subsidi pendidikan dan kesehatan saja ,.karena banyak masyarakat rakyat selama ini menangis sedih , orang mau korupsi ratusan dolar rupiah billion tidak masalah , namun masalahnya hasil sitaan itu lebih baik untuk subsidi pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat ,dan urusan colateral keuangan sistem mata uang seluruh negara di dunia manapun bukan urusan KPK , namun otoritas internasional dan mahkamah internasional . perlu diketahui bukan masalah dana nasabah maupun perusahaan manapun namun sistem global berakhirnya sewa colateral penjaminan pencetakan mata uang dolar sudah berakhir semenjak tahun terhitung dari 1908 hingga 2008.contohnya IDR 32 RIBU TIRLUN JUGA kena cancel blokir , serta 700 tirlun jaman megawati juga kena cancel bahkan keuangan amin rois yang di dapat dari anggaran amerika untuk menggulingkan soeharto juga kena cancel , jadi percuma bukan urusan level bapak abraham shomad .namun urusan mahkamah otoritas keuangan internasional .lebih baik bapak abraham shomad mengurus kepala daerah daerah yang belum merealisasikan dana anggaran pendidikan serta dana kesehatan dan menghimpun kerja sama dengan BPATK , PPATK ,untuk di daftarkan di mahkamah internasional dan otoritas internasional serta pengurusan pajak keuangan , di saksikan perserikatan bangsa bangsa , agar dana dana pemilik milik orang indonesia yang berada di singapura , di australia , amerika dan inggris dapat di tarik kembali untuk negara kesatuan republik indonesia yang berdaulat seperti hasil penjualan satelit , blbi , ilegal loging kayu jati , traficking ,penjualan minyak selundupan oleh taufik kemas ribuan barel ton minyak subsidi di jual kepada pihak singapura dengan total hampir dana senilai 8 ribu tirlun , sehingga nantinya keuangan mata uang kertas di siapkan back up penjaminan logam emas untuk pencetakan mata uang suatu negara indonesia dan di sesuaikan devisa negara serta fiskal dan di alokasikan untuk insfratuktur dari pusat hingga daerah , baik kesehatan , pendidikan , pertanian , teknologi , papan perumahan , dan pembangunan jalan tol rumah rakyat dan seluruh instalasi publik termasuk transportasi teknologi internet . sebab sekarang ini cadangan devisa negara dengan jumlah uang yang berputar di masyarakat rakyat warga negara indonesia tidak seimbang , karena banyak peredaran dolar yang tidak di ketahui oleh bank bi .seperti money loundry pencucian keuangan oleh perusahaan gelap , seperti perusahaan milik abu rizal bakri dan keluarga prabowo subianto .gitu dulu yaa bapak abraham shomad yang baik , langkah perjuangan sudah penuh semangat namun alangkah baiknya ikuti aturan peraturan hukum sesuai cara tempat dan waktu dengan baik dan benar agar sesuatu kebenaran menghasilkan pada tempat yang benar ………………………………………..

  1. Ping-balik: Mahfud MD – KPK Tak Istimewakan Wapres Boediono | Sahabat Mahfud

  2. Ping-balik: Mahfud MD – Penegakan Hukum di Indonesia Gagal | Sahabat Mahfud

  3. Ping-balik: Mahfud MD – Penegakan Hukum Bisa Ciptakan Keadilan Ekonomi | Sahabat Mahfud

  4. Ping-balik: Mahfud MD – Perlu Langkah Radikal Berantas Korupsi | Sahabat Mahfud

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: