Majelis Kehormatan MK Lengserkan Akil Mochtar

Majelis Kehormatan MK pecat Akil Mochtar

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Akil Mochtar dengan tidak hormat dari kursi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). MKMK memiliki beberapa pertimbangan hukum. Banyak perilaku Akil yang dinilai melanggar etika dan perilaku sebagai hakim konstitusi. 

“Amar putusan, mengadili, menyatakan, satu Hakim Terlapor Dr. HM Akil Mochtar SH MH terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi,” kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Harjono saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat.

Hasil putusan itu sesuai dengan lima anggota MKMK yang telah mendalami kasus yang menimpa tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada tersebut.

“Hakim terlapor telah melakukan perbuatan tercela karena telah melanggar kode etik dan pedoman konstitusi. Sehingga sah untuk diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Harjono.

Pelanggaran yang dilakukan, pertama, kepergian Akil pada 21 September 2013 ke Singapura tanpa sepengetahuan Sekjen MK. “Kepergian hakim terlapor ke negara lain tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal MK merupakan perilaku melanggar etika,” kata anggota MKMK, Mahfud MD.

Terlebih, posisi Akil Mochtar saat itu adalah Ketua MK yang harus diketahui keberadaannya setiap saat untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di lembaga yang dipimpinnya.

Kedua, Akil tidak mendaftarkan mobil pribadinya, yaitu Toyota Crwon Athlete ke Ditlantas Polda Metro Jaya. “Hal itu mencerminkan perilaku yang tidak jujur, seharusnya hakim terlapor daftarkan kepemilikan mobil tersebut kepada pihak berwenang,” kata Mahfud.

Karena itu, MKMK memutuskan bahwa Akil melanggar terhadap prinsip ketiga, yaitu integritas penerapan angka satu, yang menyatakan bahwa hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.

“Di samping itu hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2011, yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan tercela,” imbuh Mahfud.

Pelanggaran etika Akil lainnya yaitu, dia menyamarkan kepemilikan mobil Mercedes Benz S 350 bernomor polisi B 1176 SAI, dengan mengatas namakan sopirnya bernama Daryono, dengan maksud menghindari pembayaran pajak progresif. Hal itu dinilai sebagai perilaku yang tidak pantas dan merendahkan martabat.

“Berdasar perbuatan itu, MKMK berpendapat bahwa terlapor melakukan pelanggaran prinsip empat kepantasan dan kesopanan penerapan angka enam, yang menegaskan hakim konstitusi harus menginformasikan terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarga atas kesadaran sendiri, sesuai undang-undang berlaku,” terang Mahfud.

Abbas Said, anggota MKMK menyatakan, bahwa perilaku Akil melanggar etika lainnya, yaitu memberitahukan langsung Panitera MK untuk berkirim surat tertanggal 18 Juli 2013, dan dikeluarkan pada 26 Juli 2013. Surat itu berisi perintah penundaan putusan yang mempunyai keputusan tetap (inkrah) tanpa melalui rapat hakim konstitusi yang sah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 24 huruf c.

Putusan MKMK itu tidak berhubungan dengan proses pidana yang dijalankan Akil Mochtar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, MKMK tidak memerlukan putusan hukum tetap dari KPK untuk memberikan sanksi terhadap Akil.

“Karena membutuhkan waktu lama, padahal MK membutuhkan cepat waktu. Dan MK tidak menerima surat pengunduran diri dari saudara Akil, karena kalau mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat,” kata Harjono.

Sesuai Undang-Undang MK, Akil bisa dijatuhi sanksi lebih dahulu melalui MKMK tanpa menunggu hasil keputusan dari KPK.

“Tidak terkait dengan proses pidana. Dengan kata lain, proses KPK harus berjalan sesuai aturannnya sendiri. Tidak memengaruhi putusan MKMK,” jelasnya.

Hasil putusan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada MK dan diberikan kepada Presiden.

“Akan disampaikan pada mahkamah, untuk diajukan pada Presiden. Dan Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari semenjak surat diterima Presiden untuk memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat,” tegasnya. (oke)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 01/11/2013, in Berita and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: