Mahfud MD – Ada Keganjilan Dalam Pilkada Bali

Mahfud MD terima aduan Pilkada Bali

MMD Initiative telah menerima laporan tentang terjadinya pelanggaran pidana atau dugaan suap dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bali di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahhfud MD telah memeriksa laporan itu dan akan mengirimkannya ke MK. 

“Itu temuan PDI Perjuangan dan dilapor ke KPK. Jadi PDIP menemukan indikasi pelanggaran pidana penyuapan di kasus Pilgub bali. Itu yang menemukan PDIP, kemudian mereka sudah antar sendiri ke KPK. Lalu substansinya diantar ke saya, dilaporkan ke posko saya, bahwa ada isi yang tidak benar menurut mereka,” ujar Mahfud, di Bentara Budaya Jakarta, Sabtu.

Mahfud MD, Direktur Utama MMD Initiative, setelah mempelajari laporan PDI Perjuangan itu, mereka menemukan keanehan dalam putusan tersebut. Sedangkan adanya dugaan suap terhadap hakim, Mahfud mengaku menyerahkannya kepada KPK.

“Ternyata hakim mengizinkan pemilihan diwakili oleh keluarganya di 138 TPS. Di satu TPS itu anda bayangkan 300 – 600 orang padahal kalau dikali 138 berapa ribu itu. Padahal selisih suaranya 996. Itu agak aneh bagi mereka. Saya tidak akan menilai biar MK saja,” ungkap mantan Ketua MK itu.

Sebelumnya diberitakan, dalam putusan MK tentang sengketa Pilkada Bali menyatakan sejumlah dalil yang diajukan Pemohon. Yakni pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) terkait jumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan I Made Mangku Pastika-Krtut Sudikerta (Pastikerta) tidak beralasan menurut hukum.

“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Akil Mochtar.

Mahkamah berpendapat, bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden serta Pemilukada Kabupaten. Dan tidak pernah dipermasalahkan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Putusan MK Soal Pilgub Bali Jadi Ancaman Pemilu 2014

Putusan kontroversial yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilgub Bali 2013, dinilai dapat membahayakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.

“Tahun 2014 itu transisi kepemimpinan. Kami waspadai ada ancaman serius, dan ini dapat ciptakan resiko politik, kalau tidak cermat kejadian di Mesir,” ujar Hasto Kristianto, Wasekjen PDI Perjuangan, dalam jumpa pers yang digelar di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dalil hukum dalam putusan pada 20 Juni 2013 tersebut telah melanggar asas one man one vote, yakni pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan.

Putusan yang diambil Akil Mochtar pada saat itu, menyatakan, cara tersebut sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sebab itu, isi putusan MK menyatakan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara perwakilan, asalkan ada kesepakatan, asas kemanfaatan, tidak dimanipulasi dan tidak dipersoalkan.

“Kalau dengan dalil hukum Akil, lalu ada instruksi dari parpol yang tidak menjaga demokrasi untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, 40 Kali atau seratus kali, selama itu hasil kesepakatan, tidak ada manipulasi itu bisa dilaksanakan,” kata Hasto. (antara)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 02/11/2013, in Berita and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. ahmadnoormuhammad2013

    begini yang mulia terhormat bapak abraham shomad selaku ketua kpk indonesia yang budiman .untuk urusan bapak budiono sebaiknya tidak usah perlu di bahas , semuanya akibat kesalahan dan goncangan yang di sebabkan berakhirnya perjanjian sewa colateral pencetakan mata uang seluruh negara di dunia dari tahun 1908 hingga 2008, dan itu bukan kesalahan bapak budiono maupun ibu srimulyani namun kesalahan sebuah sistem global dunia yang mempengaruhi seluruh mata uang di penjuru negara di dunia .saran terbaik lebih baik dana hasil sitaan kpk tersebut di bagikan untuk subsidi pendidikan dan kesehatan saja ,.karena banyak masyarakat rakyat selama ini menangis sedih , orang mau korupsi ratusan dolar rupiah billion tidak masalah , namun masalahnya hasil sitaan itu lebih baik untuk subsidi pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat ,dan urusan colateral keuangan sistem mata uang seluruh negara di dunia manapun bukan urusan KPK , namun otoritas internasional dan mahkamah internasional . perlu diketahui bukan masalah dana nasabah maupun perusahaan manapun namun sistem global berakhirnya sewa colateral penjaminan pencetakan mata uang dolar sudah berakhir semenjak tahun terhitung dari 1908 hingga 2008.contohnya IDR 32 RIBU TIRLUN JUGA kena cancel blokir , serta 700 tirlun jaman megawati juga kena cancel bahkan keuangan amin rois yang di dapat dari anggaran amerika untuk menggulingkan soeharto juga kena cancel , jadi percuma bukan urusan level bapak abraham shomad .namun urusan mahkamah otoritas keuangan internasional .lebih baik bapak abraham shomad mengurus kepala daerah daerah yang belum merealisasikan dana anggaran pendidikan serta dana kesehatan dan menghimpun kerja sama dengan BPATK , PPATK ,untuk di daftarkan di mahkamah internasional dan otoritas internasional serta pengurusan pajak keuangan , di saksikan perserikatan bangsa bangsa , agar dana dana pemilik milik orang indonesia yang berada di singapura , di australia , amerika dan inggris dapat di tarik kembali untuk negara kesatuan republik indonesia yang berdaulat seperti hasil penjualan satelit , blbi , ilegal loging kayu jati , traficking ,penjualan minyak selundupan oleh taufik kemas ribuan barel ton minyak subsidi di jual kepada pihak singapura dengan total hampir dana senilai 8 ribu tirlun , sehingga nantinya keuangan mata uang kertas di siapkan back up penjaminan logam emas untuk pencetakan mata uang suatu negara indonesia dan di sesuaikan devisa negara serta fiskal dan di alokasikan untuk insfratuktur dari pusat hingga daerah , baik kesehatan , pendidikan , pertanian , teknologi , papan perumahan , dan pembangunan jalan tol rumah rakyat dan seluruh instalasi publik termasuk transportasi teknologi internet . sebab sekarang ini cadangan devisa negara dengan jumlah uang yang berputar di masyarakat rakyat warga negara indonesia tidak seimbang , karena banyak peredaran dolar yang tidak di ketahui oleh bank bi .seperti money loundry pencucian keuangan oleh perusahaan gelap , seperti perusahaan milik abu rizal bakri dan keluarga prabowo subianto .gitu dulu yaa bapak abraham shomad yang baik , langkah perjuangan sudah penuh semangat namun alangkah baiknya ikuti aturan peraturan hukum sesuai cara tempat dan waktu dengan baik dan benar agar sesuatu kebenaran menghasilkan pada tempat yang benar ………………………………………..

  1. Ping-balik: Mahfud MD – Pemilihan Ketua MK Sudah Tepat | Sahabat Mahfud

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: