Mahfud MD – Suap Gedung DPR Wajib Dilaporkan

Mahfud MD - Marzuki Alie harus lapor KPK

Menurut Mohammad Mahfud MD, setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan kepada pihak berwajib. “Kalau tidak melaporkan, ada sanksi tersendiri,” kata Mahfud MD, Selasa lalu.

Mahfud MD menguraikan ada dua kewajiban hukum bagi setiap orang. “Pertama, melaksanakan kewajiban. Kedua, menghindari larangan. Jika seseorang tahu ada tindak pidana, dia wajib melaporkan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Peryataan Mahfud itu terkait dengan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie, yang mengaku tahu para ‘pemain’ dalam proyek gedung baru DPR pada 2010 silam. Namun, Marzuki enggan menyebut nama-nama para politikus Senayan penerima suap itu.

Menurut Marzuki, salah satu ‘pemain’ itu adalah anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. “Saya nggak mau nyebut nama. Salah satu dari anggota BURT,” kata Marzuki dalam jumpa pers di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin lalu.

Saat rencana proyek itu bergulir pada 2010 silam, Marzuki mengaku sudah sempat memanggil salah satu anggota BURT tersebut. Di situ, Marzuki mendamprat anggota Dewan tersebut. “Kalau mau main, main sendiri. Jangan bawa-bawa nama saya!” kata Marzuki saat itu.

Bahkan Marzuki tidak akan buka mulut seandainya dia diperiksa oleh KPK. Dengan dalih, dia tak mau menjelek-jelekkan orang lain. Dia juga tak akan membongkar suap proyek gedung baru DPR apabila dirinya tak diseret-seret.

Marzuki merasa heran kenapa disebut menerima uang sogokan dalam proyek gedung baru DPR. Padahal justru dialah yang membongkar patgulipat dalam proyek yang sebelumnya bernilai Rp 1,8 triliun itu. Marzuki juga mengklaim dia sendiri dan satu-satunya orang di DPR yang ngotot agar proyek itu dibatalkan.

“Untuk apa saya menurunkan harganya? Kalau saya main, untuk apa saya tekan-tekan terus? Nyambung enggak cara berpikirnya?” kata Marzuki.

Marzuki menyatakan, justru dialah yang membongkar dugaan sogokan itu pada awal proyek. “Justru saya yang bongkar,” kata Marzuki.

Marzuki mengklaim, turunnya nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,16 triliun merupakan andil besarnya. “Setelah saya turun tangan, nilai proyeknya bisa turun,” kata Marzuki.

Suap Rp250 Juta Terlalu Kecil

Marzuki Alie menganggap suap Rp 250 juta yang dituduhkan kepadanya dalam proyek pembangunan gedung DPR mengada-ada. Nilai suap itu dianggap aneh dan terlalu kecil buat orang sekelas Ketua DPR.

Marzuki Alie wajib lapor suap DPR“Masak Ketua DPR dapatnya cuma Rp 250 juta. Enggak sebanding dengan penjaranya,” kata Marzuki.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku kesal terhadap berita pekan ini. Marzuki disebut menerima sogokan Rp 250 juta pada 2010 terkait pembangunan gedung DPR bernilai Rp 1,16 triliun. Saat itu, dia menjabat Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR sekaligus Ketua DPR.

“Tuduhan itu sangat menohok sekali,” kata Marzuki.

Marzuki memberi argumen, bahwa kalaupun dirinya menerima sogokan dalam proyek senilai Rp 1,16 triliun itu, nilainya tak akan sekecil Rp 250 juta. Nilai itu disebut tak sebanding dengan jabatannya sebagai Ketua DPR dan hukuman penjara.

“Kalau sogokannya Rp 1 triliun, baru itu sebanding,” kata Marzuki.

Selain Marzuki, media juga menyebut Anas Urbaningrum kecipratan Rp 500 juta dalam proyek gedung setinggi 36 lantai itu. Politikus Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, juga disebut kebagian Rp 1,5 miliar pada 2010. Proyek itu akhirnya dibatalkan pada 23 Mei 2011 setelah didesak sana-sini oleh banyak pihak. Sebelumnya, gedung itu direncanakan menghabiskan duit sekitar Rp 1,16 triliun.

Walau akhirnya proyek itu batal, uang suap miliaran rupiah sudah terlanjur disebar ke beberapa politikus di Senayan. PT Adhi Karya, calon peserta tender, disebut sumber telah mengalirkan Rp 21 miliar ke beberapa politikus.

Namun Pius Lustrilanang, memilih bungkam ihwal kabar dia menerima duit dalam rencana proyek gedung DPR. Ia mengaku sudah berkali-kali membantah informasi tersebut.

“Saya sudah bantah, apalagi yang kurang?” kata Pius, Senin lalu. Pius mempertanyakan asal-muasal informasi yang menuding dirinya melakukan perilaku suap tersebut.

PKS Minta Marzuki Ungkap Penerima Suap Gedung DPR

Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta Ketua DPR Marzuki Alie membuka identitas fraksi yang diduga menerima suap dari calon kontraktor pembangunan gedung DPR. Ia menilai, pernyataan Marzuki yang hanya mengaku mengetahui identitas penerima suap tetapi tak mengungkapkannya akan menjadi bola liar.

“Sebaiknya Pak Marzuki buka saja nama fraksi yang dimaksud, agar tak menjadi bola liar yang menyudutkan fraksi yang tak tahu-menahu tentang hal itu,” kata Hidayat, Selasa lalu.

Menurut Hidayat, keberanian Mazuki mengungkap informasi tersebut akan membantu penegak hukum untuk menuntaskanmya.

“Agar yang bersalah diberi sanksi,  tapi yang tak ikut-ikutan tak tersandera dengan rumor seperti itu,” ujarnya.

Dalam jumpa pers itu Marzuki Ali menyebut, ada fraksi yang protes kepadanya lantaran pembagian duit tidak merata. Namun ia menolak membeberkan identitas fraksi tersebut.

Hidayat pun menegaskan, fraksinya tidak penah menerima duit dari rencana pembangunan gedung DPR. “Saya tegaskan Fraksi PKS di bawah kepemimpinan saya tak pernah menerima atau meminta duit dari perusahaan itu,” tuturnya.

Marzuki Alie Siap Mundur Bila Terbukti Terima Suap

Marzuki Alie siap mundur jika terbukti menerima uang sogokan dalam proyek gedung baru DPR. “Kalau terbukti, hari itu juga saya berhenti jadi Ketua DPR,” kata Marzuki sengit.

Marzuki marah saat ditanya perihal dugaan korupsi itu. Menurut Marzuki, orang yang menyebut dirinya telah menerima Rp 250 juta diminta menunjukkan, kapan dia menerima duit itu dan dalam bentuk apa. “Siapa yang bilang? Tunjukkan hidungnya!” katanya.

Marzuki bahkan berani bersumpah, bahwa dirinya tak pernah menerima duit itu. “Dilaknat Tuhan seumur hidup saya kalau menerima duit itu,” katanya.

Marzuki Diperiksa KPK

gedung baru dpr batal dibangunMarzuki mengaku sudah sempat diperiksa KPK pada tanggal 28 Oktober lalu terkait kasus Gedung DPR itu. Ia yakin dirinya tak menerima sepersen pun uang dari proyek-proyek di DPR.

Ia bahkan mengaku sejak awal di DPR sudah mengingatkan Sekretaris Jenderal DPR yang mengurusi masalah tender untuk tidak mengikutkan orang-orang yang mengaku memiliki kedekatan dengannya.

“Begitu saya tahu ada permainan uang dalam proyek itu, saya panggil BUMN ke ruangan saya. Saya tahu ini kerjaan BUMN,” ucap Marzuki.

Marzuki menuding Direktur Operasonal PT Adhikarya Teuku Bagus turut andil dalam aliran dana ke fraksi-fraksi di DPR terkait proyek Gedung DPR.

“Alhamdulillah orang ini akhirnya jadi tersangka meski untuk kasus lain,” kata Marzuki Alie.  (tempo)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 15/11/2013, in Berita and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. ahmadnoormuhammad2013

    begini yang mulia terhormat bapak abraham shomad selaku ketua kpk indonesia yang budiman .untuk urusan bapak budiono sebaiknya tidak usah perlu di bahas , semuanya akibat kesalahan dan goncangan yang di sebabkan berakhirnya perjanjian sewa colateral pencetakan mata uang seluruh negara di dunia dari tahun 1908 hingga 2008, dan itu bukan kesalahan bapak budiono maupun ibu srimulyani namun kesalahan sebuah sistem global dunia yang mempengaruhi seluruh mata uang di penjuru negara di dunia .saran terbaik lebih baik dana hasil sitaan kpk tersebut di bagikan untuk subsidi pendidikan dan kesehatan saja ,.karena banyak masyarakat rakyat selama ini menangis sedih , orang mau korupsi ratusan dolar rupiah billion tidak masalah , namun masalahnya hasil sitaan itu lebih baik untuk subsidi pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat ,dan urusan colateral keuangan sistem mata uang seluruh negara di dunia manapun bukan urusan KPK , namun otoritas internasional dan mahkamah internasional . perlu diketahui bukan masalah dana nasabah maupun perusahaan manapun namun sistem global berakhirnya sewa colateral penjaminan pencetakan mata uang dolar sudah berakhir semenjak tahun terhitung dari 1908 hingga 2008.contohnya IDR 32 RIBU TIRLUN JUGA kena cancel blokir , serta 700 tirlun jaman megawati juga kena cancel bahkan keuangan amin rois yang di dapat dari anggaran amerika untuk menggulingkan soeharto juga kena cancel , jadi percuma bukan urusan level bapak abraham shomad .namun urusan mahkamah otoritas keuangan internasional .lebih baik bapak abraham shomad mengurus kepala daerah daerah yang belum merealisasikan dana anggaran pendidikan serta dana kesehatan dan menghimpun kerja sama dengan BPATK , PPATK ,untuk di daftarkan di mahkamah internasional dan otoritas internasional serta pengurusan pajak keuangan , di saksikan perserikatan bangsa bangsa , agar dana dana pemilik milik orang indonesia yang berada di singapura , di australia , amerika dan inggris dapat di tarik kembali untuk negara kesatuan republik indonesia yang berdaulat seperti hasil penjualan satelit , blbi , ilegal loging kayu jati , traficking ,penjualan minyak selundupan oleh taufik kemas ribuan barel ton minyak subsidi di jual kepada pihak singapura dengan total hampir dana senilai 8 ribu tirlun , sehingga nantinya keuangan mata uang kertas di siapkan back up penjaminan logam emas untuk pencetakan mata uang suatu negara indonesia dan di sesuaikan devisa negara serta fiskal dan di alokasikan untuk insfratuktur dari pusat hingga daerah , baik kesehatan , pendidikan , pertanian , teknologi , papan perumahan , dan pembangunan jalan tol rumah rakyat dan seluruh instalasi publik termasuk transportasi teknologi internet . sebab sekarang ini cadangan devisa negara dengan jumlah uang yang berputar di masyarakat rakyat warga negara indonesia tidak seimbang , karena banyak peredaran dolar yang tidak di ketahui oleh bank bi .seperti money loundry pencucian keuangan oleh perusahaan gelap , seperti perusahaan milik abu rizal bakri dan keluarga prabowo subianto .gitu dulu yaa bapak abraham shomad yang baik , langkah perjuangan sudah penuh semangat namun alangkah baiknya ikuti aturan peraturan hukum sesuai cara tempat dan waktu dengan baik dan benar agar sesuatu kebenaran menghasilkan pada tempat yang benar ………………………………………..

  1. Ping-balik: Mahfud MD – Wibawa MK Runtuh Diamuk Massa | Sahabat Mahfud

  2. Ping-balik: Mahfud MD – Demo Jangan Lumpuhkan Negara | Sahabat Mahfud

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: