Mahfud MD – KPK Tak Istimewakan Wapres Boediono

Mahfud MD dan Bank Century

Mohammad Mahfud MD memandang pemeriksaan Wakil Presiden Boediono terkait kasus Bank Century yang dilakukan di kantornya, tidak di gedung KPK itu tidak termasuk layanan istimewa seorang Wakil Presiden RI.

“Menurut saya nggak istimewa. Wapres punya hak protokoler begitu. Kan substansi pemeriksaannya benar,” kata Mahfud MD di gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu.

Mahfud MD mengatakan demikian, karena dulu KPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Yulianis yang dilakukan di Hotel Ritz Carlton. Juga bukan di gedung KPK. Sehingga pemeriksaan Boediono di kantornya bukanlah perlakuan berbeda.

“Karena di hukum acara itu hanya bisa diperiksa, soal tempatnya tidak apa-apa,” tutur politisi yang juga akan menjadi calon presiden itu.

Mahfud menilai, Boediono juga harus dihargai. Sebab secara psikologis, kurang baik bila Boediono disamakan dengan koruptor. Padahal Boediono hanya dimintai keterangan.

“Masa bisa dipanggil-panggil begitu. Memang tidak apa-apa sih. Tapi secara psikologi kurang bagus kalau disamakan dengan kriminal biasa. Kecuali sudah jadi tersangka. Ini kan baru dimintai keterangan,” terang Mahfud MD.

Mahfud pun menuturkan, harus dipahami bahwa Boediono bukan diperiksa, tapi dimintai keterangan. Dua kata itu tentunya memiliki makna yang berbeda.

“Beda secara hukum, yang diperiksa dengan dimintai keterangan. Diperiksa itu orang yang secara hukum ada indikasi terlibat tindak pidana. Kalau dimintai keterangan, hanya infomrasinya yang dibutuhkan,” tegas Mahfud.

Wapres Boediono Diperiksa KPK

Wakil Presiden Boediono diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kabar pemeriksaan terkait kasus skandal Bank Century. Boediono diperiksa sebagai saksi tersangka kasus Bank Century, Budi Mulya. Dia adalah Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) ketika bailout Bank Century dikucurkan.

Banyak pihak menilai Wapres Boediono adalah pihak yang bersalah dalam kasus bailout Century. Banyak pihak yang menilai KPK terlalu sungkan atau ciut nyalinya untuk memeriksa atau menahan Boediono, karena posisinya sebagai Wapres.

Namun kesangsian dan ketidakpercayaan itu dipatahkan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Dia menegaskan, KPK tak memandang siapapun dalam menindak korupsi, siapapun dan apapun jabatanya. Termasuk Wapres Boediono sekalipun. Semua sama di mata hukum.

Di mata Abraham, Wapres Boediono biasa saja, sama seperti masyarakat lainnya yang tidak mendapat perlakuan khusus layakanya sang raja. Karena itu dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak kawatir. Ia berjanji akan menuntaskan kasus bailout Century.

“Insya Allah kalau 2 alat bukti itu (terkumpul), kami akan bawa ke pengadilan walaupun dia pemimpin kita. Tidak usah ragu dan khawatir,” tegas Abraham.

Keterangan Wapres Boediono

Wapres Boediono menepati janjinya untuk menggelar jumpa pers. Sekitar pukul 19.30 WIB jumpa pers mulai digelar. Keterangan pers ini menjawab pertanyaan terkait kebenaran pemeriksaan Wapres Boediono oleh penyidik KPK.

Boediono yang malam itu mengenakan kemeja putih terlihat tenang saat menyampaikan keterangan pers yang sudah ditunggusejak Sabtu pagi itu. Namun ia enggan memberi banyak pernyataan.

Boediono mengaku diperiksa sejak Sabtu pukul 10.00 WIB sebagai saksi kasus bailout Bank Century. Ia membenarkan terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik di KPK. Dia menjelaskan alasan pemeriksaan dirinya di kantornya. Menurutnya, hal itu karena alasan protokoler.

Apa yang dilakukannya saat menjabat Gubernur BI bagian dari kehormatan. Bagi dia, menyelamatkan Bank Century adalah tugas mulia menyelamatkan Indonesia dari risiko krisis moneter global. Karena diyakini Bank Century akan berdampak domino atau berdampak sistemik.

Boediono mengaku sudah melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya pada saat itu. “Saya telah melakukan tanggung jawab pada waku itu sebagai Gubernur BI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebaik-baiknya,” ujarnya.

Selain itu, Wapres Boediono juga menjawab pertanyaan terkait pembengkakan bailout atau dana talangan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Namun Boediono hanya menjawab diplomatis.

Boediono tidak menjelaskan secara detil mengapa dana talangan itu mengalami pembengkakan sebesar itu. Menurutnya, apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Bailout sebesar Rp 6,7 triliun itu dilakukan karena kondisi perekonomian memang tengah krisis.

Yang jelas, Boediono menyebut persoalan itu menjadi urusan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan pengawas Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara.

“Setelah itu yang terjadi antara LPS dan pengawas bank. Saya kira di situlah kalau mencari jawaban yang tepat apa yang terjadi, ya antara pengawas bank yang sekarang namanya Bank Mutiara dan LPS,” tutur Boediono.

Pada kesempatan ini Wapres Boediono juga mengaku siap mendukung KPK sepenuhnya dalam mengungkap kasus bailout Century.

Boediono Diminta Mundur

Komentar terhadap Wapres Boediono pun bermunculan usai jalani pemeriksaan KPK. Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Tridianto menyarankan agar Boediono mengundurkan diri dari Wapres agar lebih fokus menyelesaikan masalahnya di KPK.

Boediono dinilai menyalahgunakan kekuasan sebagai wapres. Secara tak langsung Boediono dinilai menekan KPK dalam proses penegakan hukum menggunakan posisinya sebagai wapres. “Jadi mundur dari Wapres adalah wajib,” ujar Tridianto.

Sedang Heri Budianto, pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana, memprediksi skandal Century bakal kembali memanas menjelang akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.

Heri menilai, pemeriksaan Boediono memasuki babak baru pertarungan politik skandal Bank Century. Posisi Boediono selaku wapres menjadi sasaran empuk serangan-serangan politik. Kepentingan politik status Boediono sangat dinantikan banyak pihak, termasuk elite politik tertentu.

Pemeriksaan Boediono ditengarai akan diwarnai nuansa politik. Maka itu KPK harus benar-benar bekerja profesional, agar penuntasan kasus ini lebih fokus tanpa campur tangan pihak manapun. KPK baru akan memberikan keterangan pada Senin 25 November.

Kesaksian Jusuf Kalla

Pemeriksaan Boediono dilakukan beberapa hari setelah Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) dimintai kesaksian KPK, terkait kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu.

JK siap membantu KPK membongkar kasus bailout atau penalangan Rp 6,7 triliun itu. Ia pun memenuhi panggilan KPK pada Kamis lalu, tepat pada hari ulang tahun ke-5 kasus Century. Saat keputusan Bank Century dijatuhkan.

KPK yakin Wakil Presiden ke-10 RI itu mampu membongkar aktor intelektual kasus Century. JK dianggap tokoh yang banyak mengetahui kondisi menjelang pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sebenarnya bukan kali ini saja JK dimintai keterangan kasus Century. Pada 14 Januari 2010 yang lalu, JK sudah memberikan keterangannya di hadapan Pansus Angket kasus Bank Century DPR. Namun lagi-lagi JK memberikan alasan yang sama.

Kasus Century ini menjadi PR KPK. Apakah KPK mampu berjalan di atas rel hukum yang semestinya dalam mengungkap kasus ini? Semua ada di tangan KPK. Karena suara-suara sumbang akan selalu terdengar di setiap sudut ruang. (*)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 24/11/2013, in Berita and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: