Mahfud MD – Cara Memperkuat KPK

Moh Mahfud MD

Mohammad Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku hendak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kelompok yang setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Semua orang mengaku ingin menguatkan KPK,” kata Mahfud dalam diskusi publik dengan tema menuju upaya penguatan KPK di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Menurut Mahfud, ada dua cara memperkuat KPK. Yaitu dengan merevisi atau tidak merevisi UU KPK. “Tapi kalau memang baik dengan tidak revisi, ya tidak usah direvisi,” tegasnya.

Mahfud juga menyinggung empat poin utama di dalam draf revisi UU KPK yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Keempat poin itu mengenai penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik independen pada KPK, serta penghentian penyidikan.

Keempat poin itu telah dibahas dalam rapat harmonisasi Baleg DPR, Senin, 1 Februari 2016. Sebanyak 45 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan draf tersebut. Mereka terdiri atas 15 orang dari Fraksi PDIP, 11 orang dari Fraksi Partai NasDem, 9 orang Fraksi Partai Golkar, 5 orang Fraksi PPP, 3 orang Fraksi Partai Hanura, dan 2 orang Fraksi PKB.

Mengenai poin penyadapan, Mahfud mengatakan, selama ini tidak ada bukti bahwa penyadapan yang dilakukan KPK salah sasaran. Justru selama ini, orang yang diumumkan disadap dan dijadikan tersangka oleh KPK pasti terbukti bersalah. “Tidak ada yang disadap kalau belum tersangka, lalu di mana lemahnya?” kata Mahfud dengan nada bertanya.

Adapun mengenai usulan pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Mahfud berpendapat, hal tersebut masih perlu didiskusikan. Sebab, banyak orang yang dinyatakan tersangka dan sudah ada alat buktinya, tetapi proses hukumnya buntu.

Meski begitu, Mahfud tetap konsisten menolak revisi UU KPK. “Tidak perlu revisi, hanya butuh SOP (standar operasional prosedur) saja,” katanya.

Sedangkan rencana DPR untuk membentuk Dewan Pengawas KPK, Mahfud memiliki pendapat berbeda. Ia mengatakan, Dewan Pengawas tidak perlu diberi kewenangan sebagai lembaga pemberi izin jika KPK akan mengeluarkan SP3 maupun penyadapan. “Dewan Pengawas cukup mengawasi saja,” ujarnya.

Pakar Hukum Anggap Revisi UU KPK Tak Transparan

Yenti Garnasih, pengamat Hukum Pidana, menilai kajian akademis draf revisi UU KPK tak sesuai dengan kajian hukum yang berlaku di Indonesia. “Harusnya draf akademis dibuka untuk publik kan,” tutur Yenti di kantor Kompolnas, Senin lalu.

Menurut Yenti, harusnya draf akademis revisi undang-undang KPK memiliki legal drafting. Kemudian DPR mengumumkan ke publik, terkait penyebab revisi undang-undang tersebut. Apalagi jika DPR merevisi undang-undang tersebut bertujuan untuk penguatan terhadap lembaga antirasuah.

“Apalagi DPR ini kan mengatasnamakan rakyat, tapi ternyata tidak menampung aspirasi rakyat,” kata Sekretaris Panitia Seleksi Kompolnas 2016 itu. Justru dengan cara seperti ini, DPR terkesan berniat melemahkan KPK. Ada kepentingan politik tertentu dalam revisi tersebut.

Dia mempermasalahkan empat poin revisi UU yang tekesan tak berlandaskan hukum yang berlaku. Di antaranya terkait pembentukan dewan pengawas oleh presiden, izin penyadapan perkara oleh dewan pengawas, penunjukan penyidik oleh dewan pengawas, dan pemberlakuan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Keempat poin tersebut tak memiliki pengkajian hukum secara transparan.

Harusnya DPR lebih memprioritaskan untuk menuntaskan revisi undang-undang Kitab Hukum Undang-undang Pidana. Selain itu, yang lebih penting adalah merevisi undang-undang tindak pidana korupsi. Mengingat undang-undang tersebut belum mengakomodasi berbagai modus baru dalam tindak pidana korupsi.

Adrianus Meliala, pengamat Hukum bidang Kriminologi juga menambahkan, bahwa saat ini DPR harus konsentrasi merivisi UU KUHP. “Harusnya revisi UU KUHP dulu,” katanya.

Menurutnya, belum saatnya UU KPK direvisi, mengingat lembaga tersebut sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. (tempo)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 16/02/2016, in Berita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: