Mahfud MD Tolak Wacana Tidak Penjarakan Koruptor

Mahfud MD

Mohammad Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan tidak setuju wacana kebijakan pemerintah untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Wacana itu dianggapnya mengerdilkan upaya penegakan hukum di Indonesia. Terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ada 361 kepala daerah tersandung kasus korupsi.

“Saya sama sekali tidak setuju kalau koruptor tidak dihukum, justru saya ingin koruptor dihukum berat,” katanya dalam bedah buku berjudul “Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif” karya Ubedilah Badrun di Universitas Negeri Jakarta, Kamis lalu.

Korupsi yang dilakukan 343 bupati, wali kota dan 18 gubernur umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan, sekaligus sebagai upaya memperkaya diri dan melanggengkan jabatan.

“Ini kan artinya bangsa kita dipimpin oleh koruptor,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, mantan menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Pertimbangannya, kondisi lembaga-lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah besar.

“Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti (denda) dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti,” ujar Luhut, Juli lalu.

Jenderal (Purn) TNI yang kini menjabat sebagai Menko Maritim itu mengatakan, pemerintah telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dan membandingkan praktik hukuman alternatif yang digunakan sejumlah negara terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Meskipun mengaku pernah tiga kali bertemu dengan Luhut untuk membahas masalah penegakan hukum di Tanah Air, Mahfud menegaskan, dirinya tidak turut andil dalam pembahasan tentang kebijakan keringanan hukuman untuk koruptor itu.

“Saya tidak pernah terlibat dalam pembicaraan seperti itu,” tutur guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KPK Melawan Pemerintah Yang Ingin Hapus Hukuman Penjara Bagi Koruptor

KPK juga menolak rencana pemerintah yang akan menghapus hukuman penjara bagi para koruptor. Alasan KPK menolak rencana pengampunan koruptor, karena di dunia manapun hukuman bagi koruptor adalah penjara, denda, ganti rugi, dan mengembalikan uang hasil korupsi.

“Tidak setuju dengan wacana tersebut. Koruptor itu orangnya dipenjara, asetnya dirampas jika hasil dari korupsi,” kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Syarif memenjarakan para koruptor juga akan membuat efek jera pelaku korupsi lainnya. Karena jika tidak ada hukuman badan dan hanya pengembalian kerugian negara bagi koruptor, maka tidak ada efek jera. Selain itu tidak adanya kurungan penjara juga akan mengaburkan batas pidana dan perdata yang dilakukan para koruptor tersebut.

“Dimana-mana di dunia ini semua hukuman korupsi itu adalah penjara, denda, ganti rugi, dan mengembalikan uang yang dikorupsi,” tegas Syarif.

Syarif menilai, jika wacana koruptor tidak dipenjara dan menjadi kebijakan nasional maka akan membuat Indonesia menjadi negara yang aneh di mata dunia. Karena selain di penjara saat ini KPK juga menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap koruptor. Penerapan TPPU sebagai upaya untuk memiskinan para koruptor.

“Upaya memiskinkan kembali koruptor dapat dijangkau dengan UU TPPU jika ada unsur TPPU nya,” papar Syarif.

Pernyataan Menteri Paling Ngawur

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Fariz Fachryan mengatakan, koruptor tidak dipenjara merupakan pernyataan paling ngawur yang pernah dilontarkan oleh seorang menteri. Karena bagaimana mungkin menghapus pidana penjara bagi koruptor yang telah menggarong uang rakyat.

“Mempejarakan koruptor itu sesuai aturan. Konstitusi sudah mengatur itu secara jelas tentang hukuman itu,” tegas Fariz.

Menurut Fariz, jika pernyataan itu keluar dari Luhut Binsar Panjaitan, maka dia memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai menteri membantu presiden, walaupun dia adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri.

“Sepertinya itu bukan alasan dia orang dekat Megawati. Karena seringkali Luhut selalu kontra produktif dengan agenda pemberantasan korupsi Jokowi,” katanya.

Fariz menyarankan sebagai pembantu presiden, maka seharusnya menteri berhenti berbicara hal-hal yang tidak perlu dikomentari. Karena hal itu akan merugikan program pemerintah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang saat ini dibangun Jokowi. (antara)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 13/08/2016, in Berita and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: