Mahfud MD Jadi Penasehat Sri Sultan HB X

mahfud-md-blangkon

Mohammad Mahfud MD dilantik sebagai Penasehat Pemerintah urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahfud dilantik bersama dengan tujuh anggota lainnya oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Selasa lalu.

Tim penesehat yang diberi nama Parampara Praja itu bertugas memberi masukkan kepada Pemerintah DIY, khususnya dalam penerapan UU Keistimewaan. Mereka juga akan mengawasi pelaksanaan berbagai program yang menggunakan dana keistimewaan.

Selain Mahfud yang mewakili ahli hukum, tujuh anggota tim penasehat ini adalah dokter Soetaryo ahli kesehatan, Hermin Kusmayati budayawan, mantan rektor Universitas Islam Indonesia Edi Suandi Hamid selaku ahli ekonomi, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Amin Abdullah, Suyitno ahli pertanahan, GKR Mangkubumi wakil Keraton Yogyakarta, dan GPH Wijoyo Harimurti selaku wakil Pura Pakualaman.

Sultan mengatakan, pemilihan kedelapan orang itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa mereka sudah tidak terikat lagi pada lembaga tertentu. Sehingga mereka diharapkan bebas dari konflik kepentingan. “Mereka dianggap sudah melampaui dirinya sendiri, tidak ada kepentingan selain untuk masyarakat,” kata Sultan.

Sultan mengatakan, tim penasehat ini memberikan masukan kepada pemerintah agar berbagai program yang menggunakan dana kesitimewaan bisa tepat sasaran.  “Khusus di bidang keistimewaan (kerjanya), pemikiran-pemikiran mereka akan jadi masukan pemerintah,” ujarnya.

Mahfud MD mengatakan tim ini merupakan lembaga non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan program keistimewaan pada pemerintah. “Khususnya kepada Sultan sebagai gubernur maupun raja keraton,” katanya.

Tim yang mulai bekerja pada 9 September 2016 ini, akan menyusun konsep agar pelaksanaan UU Keistimewaan yang selama ini masih simbolik dan imajiner, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Mahfud, tim serupa dengan lembaga Dewan Pertimbangan Presiden. Hanya saja, masukan yang disampaikan kepada pemerintah DIY itu bersifat tertutup dan tidak dibuka ke publik. “Kami tak boleh menyampaikan pada media apa pertimbangan itu,” kata Mahfud.

Mahfud MD membantah bila dirinya dipasang di tim penasehat ini demi menjadi tameng pemerintah DIY atas banyaknya potensi gugatan atas UU Keistimewaan yang dianggap sebagaian kalangan mencederai demokrasi.

“Bukan soal itu, saya menilai ini hanya peristiwa reguler biasa, di mana tiap pemerintahan butuh adanya lembaga-lembaga untuk mengkaji kebijakan, ini khususnya di bidang keistimewaan,” katanya.

Meski melakukan pengawasan terhadap PNS dalam mengelola program-program keistimewaan, Mahfud mengatakan tim ini bukanlah lembaga seperti inspektorat yang mengawasi teknis penggunaan anggaran.

Mantan Rektor Universitas Islam Indonesia Edi Suandi Hamid mengatakan, tim ini akan memberikan masukan terkait program keistimewaan yang bersifat jangka panjang. “Bukan yang jangka pendek seperti sekarang,” ujarnya. (tempo)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 31/08/2016, in Berita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: