KPK Tak Usah Gubris Hak Angket DPR


Ahli hukum tata negara Prof Mahfud MD mengkritik sikap DPR yang mengesahkan Hak Angket KPK. Mahfud meminta KPK tidak perlu menggubris hak angket tersebut. 

“KPK harus jalan terus, harus bertahan pada sikap dasar, tak perlu menggubris adanya hak angket oleh DPR terhadap dirinya (KPK),” kata Mahfud, Sabtu lalu kepada wartawan.

Mahfud juga mengkritik DPR yang tidak mengetahui soal aturan main mengajukan hak angket. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 79 ayat 3 UU MD3.

Menurut Mahfud, KPK bukanlah lembaga pemerintahan. Eks Ketua MK ini juga menyebut hak angket DPR tidak perlu dirisaukan.

“Angket DPR biarkan saja jalan terus, tapi KPK juga bisa berjalan lebih kencang. Angket DPR tak harus dirisaukan, itu urusan remeh,” tuturnya.

Mahfud juga menyatakan DPR tidak bisa sembarangan mencopot pimpinan KPK. Ia juga meminta KPK tidak membuka hasil penyelidikan dalam proses penyidikan, kecuali di persidangan.

“Kalau ditantang oleh DPR, KPK boleh menjawab apa adanya sesuai dengan jaminan UU. Inilah saatnya para komisioner KPK menunjukkan dirinya tidak takut dicopot oleh DPR karena DPR tak bisa sembarangan mencopot. Ayo, KPK!” kata Mahfud.

DPR Dikritik Tak Tahu UU MD3

Sidang paripurna DPR memutuskan untuk mengesahkan hak angket KPK. Keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Mahfud MD mengkritik DPR tidak mengetahui soal aturan main mengajukan angket. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Karena KPK bukan merupakan lembaga pemerintahan atau eksekutif.

“Pemerintah punya arti luas, mencakup semua lembaga negara, dan arti sempit, hanya eksekutif. Dalam UUD kita, pemerintah hanya eksekutif. Menurut penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang bisa diangket oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non-kementerian, KPK bukan pemerintah,” kata Mahfud MD.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi:
“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Mahfud MD meminta KPK tidak perlu menggubris soal angket yang diajukan DPR. Soal hasil penyelidikan dan penyidikan, KPK dipersilakan membuka semuanya di pengadilan.

“KPK terus jalan saja sesuai dengan hak yang juga dijamin oleh UU untuk tidak membuka hasil penyelidikan dan proses penyidikan, kecuali di pengadilan. Angket DPR biarkan saja jalan terus, tapi KPK juga bisa berjalan lebih kencang. Angket DPR tak harus dirisaukan, itu urusan remeh. Ayo KPK! Silakan saja DPR menyelidiki KPK dengan hak angket,” tutur Mahfud MD. (detik)

Iklan

About Achmad Fauzi

Achmad Fauzi Asmuni, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Posted on 29/04/2017, in Berita, Video and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Kasih koming dong :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: