Category Archives: Artikel

Konstitusi Bagi Umat Islam Indonesia

Umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.  Read the rest of this entry

Demokrasi Cocok dan Harmonis dengan Islam

kompatibelrek

Rangkaian fakta historis bahwa rakyat Indonesia bisa berdamai atau menerima hasil kontes politik yang diatur melalui mekanisme demokrasi, itu membuktikan bahwa demokrasi adalah kompatibel, cocok dan harmonis, untuk dijadikan prinsip, sistem dan mekanisme ketatanegaraan di Indonesia.   Read the rest of this entry

Mahfud MD Diskusi tentang Kafir

Kolom Moh Mahfud MD - Diskusi tentang Kafir

Kolom Moh Mahfud MD

Selasa, 28 Januari 2014, saat bertemu wartawan Richard Susilo di Tokyo, saya ditanya tentang istilah “kafir” yang saya lontarkan terhadap “siapa pun” yang melanggar peraturan dan hukum. Apakah tepat mengatakan kafir terhadap orang yang masih beragama Islam?

“Saya dikatakan melakukan kolusi dan memainkan perkara saat jadi hakim. Saya bilang, siapa pun dia adalah kafir,” jawab saya.

Richard Susilo adalah wartawan senior yang sampai sekarang bertempat tinggal di Tokyo sebagai kontributor beberapa media massa kita.  Read the rest of this entry

Mahfud MD di Mata Dahlan Iskan

Mahfud MD dan Dahlan Iskan

Pak Mahfud saya golongkan orang yang sudah mencapai integritas tinggi. Ini karena dia bukan baru sekali ini terjun ke kolam oli, tapi sudah berkali-kali. Setiap kali itu juga Pak Mahfud tidak ikut terlumur oli. Misalnya waktu jadi menteri pertahanan. Bukankah seharusnya Pak Mahfud juga terciprat oli perdagangan dan percaloan senjata? Nyatanya tidak.  Read the rest of this entry

Fit and Proper Test DPR Memang Kebablasan

Mahfud MD

Kolom: Mahfud MD

Muncul penilaian, bahwa peran DPR untuk menentukan pejabat publik melalui fit and proper test telah meningkatkan skala korupsi dan penyuapan yang sangat menjijikkan di Indonesia.

Seperti diketahui, saat ini untuk menjadi pejabat negara seperti hakim agung, hakim konstitusi, anggota BPK, komisioner KPU, Komisi Yudisial, gubernur Bank Indonesia, deputi gubernur BI, penentuan duta besar, dan lain-lain harus dilakukan melalui persetujuan atau pertimbangan DPR. Sebenarnya pemberian wewenang kepada DPR untuk ikut menentukan pejabat-pejabat publik dilatarbelakangi oleh upaya pembalikan terhadap sistem yang dilakukan oleh Orde Baru. Read the rest of this entry