Arsip Blog

Mahfud MD Tolak Wacana Tidak Penjarakan Koruptor

Mahfud MD

Mohammad Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan tidak setuju wacana kebijakan pemerintah untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Wacana itu dianggapnya mengerdilkan upaya penegakan hukum di Indonesia. Terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ada 361 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Read the rest of this entry

Mahfud MD – Cara Memperkuat KPK

Moh Mahfud MD

Mohammad Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku hendak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kelompok yang setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Read the rest of this entry

Korupsi Merusak Bangsa Indonesia Harus Dihukum Mati

Mahfud MD dan Gus Sholah

Muhammad Mahfud MD menilai munculnya korupsi merusak Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta kepada presiden terpilih 2014, supaya menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Di samping mempertegas hukuman mati, untuk menangani koruptor, presiden terpilih 2014 harus menyusun Undang-Undang Pembuktian Terbalik, seperti di negara lain.

Read the rest of this entry

Mahfud MD – Tak Ada Politisasi Kasus Anas

Anas Urbaningrum ditahan KPK

Mohammad Mahfud MD tidak melihat adanya politisasi dalam proses hukum yang menjerat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mahfud percaya tidak ada intervensi dari elite Partai Demokrat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud meminta agar hukum ditegakkan. Anas harus diadili, namun KPK juga harus bekerja secara profesional. Read the rest of this entry

Mahfud MD – Baru 10% Kasus Korupsi Digarap KPK

Mahfud MD - KPK baru selesaikan 10%  kasus

Mohammad Mahfud MD menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi dilema dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya baru mampu menggarap 10% dari kasus korupsi yang diadukan masyarakat. Hal itu terjadi karena selain kurangnya personil, juga persyaratan yang kurang untuk menindaklanjuti berbagai kasus korupsi tersebut. Read the rest of this entry